MAKALAH KEPERAWATAN PROFESIONAL

(KEPROF)

Tentang:

  1. Standar praktek keperawatan
  2. Standar pendidikan keperawatan
  3. Standar pelayanan di sumah sakit

 

 

 

OLEH:

RURY MAULIDIA SARI

11111629

D-III KEPERAWATAN TK.IIA

 

 

Dosen pembimbing: Ns.rizka Ausrianti,S.kep

 

STIKes MERCUBAKTIJAYA PADANG

2012/2013

  1. 1.      Standar praktek keperawatan
  2. a.     Definisi

Standar praktek merupakan salah satu perangkat yang diperlukan oleh setiap tenaga professional. Standar praktek keperawatan mengidentifikasi harapan-harapan minimal bagi para perawat professional dalam memberikan asuhan keperawatan yang aman,efektif dan etis. (Robert priharjo)

Standar adalah suatu pernyataan diskriptif yang menguraikan penampilan kerja yang dapat diukur melalui kualitas struktur, proses dan hasil (Gillies, 1989,h.121).

Standar merupakan pernyataan yang mencakup kegiatan-kegiatan asuhan yang mengarah kepada praktek keperawatan profesional (ANA,1992,h.1)

Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, didasarkan pada ilmu dan kiat, berbentuk pelayanan bio-psiko-sosio-spiritual yang komprehensif , ditujukan kepada individu, keluarga, dan masyarakat baik sakit maupun sehat yang mencakup kehidupan manusia (lokakarya Nasional 1983)

Standar praktek keperawatan adalah suatu pernyataan yang menguraikan suatu kualitas yang diinginkan terhadap pelayanan keperawatan yang diberikan untuk klien ( Gillies, 1989h. 121). Fokus utama standar praktek keperawatan adalah klien. Digunakan untuk mengetahui proses dan hasil pelayanan keperawatan yang diberikan dalam upaya mencapai pelayanan keperawatan. Melalui standar praktek dapat diketahui apakah intervensi atan tindakan keperawatan itu yang telah diberi sesuai dengan yang direncanakan dan apakah klien dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Menurut Persatuan Perawat Nasional Indonesia, praktik keperawatan adalah tindakan pemberian asuhan perawat profesional baik secara mandiri maupun kolaborasi, yang disesuaikan dengan lingkup wewenang dan tanggung jawabnya berdasarkan ilmu keperawatan. Standar praktek keperawatan adalah batas ukuran baku minimal yang harus dilakukan perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan. Standar praktek keperawatan ini digunakan untuk mengetahui proses dan hasil pelayanan keperawatan yang diberikan kepada pasien sebagai fokus utamanya.

Standar praktik keperawatan merupakan komitmen profesi keperawatan dalam melindungi masyarakat terhadap praktik yang dilakukan oleh anggota profesi.

Dengan adanya standar praktik keperawatan, maka profesi keperawatan dapat mewujudkan tanggung jawab atau kebulatan tekadnya untuk melindungi masyarakat. Standar praktik keperawatan membantu dan menuntun para perawat dalam menjalankan tugasnya memberikan asuhan keperawatan.

Tipe standar praktek keperawatan:

Beberapa tipe standar telah digunakan untuk mengarahakan dan mengontrol praktek keperawatan. Standar dapat berbentuk ‘normatif’ yaitu menguraikan praktek keperawatan yang ideal yang menggambarkan penampilan perawat yang bermutu tinggi, standar juga berbentuk ‘empiris’ yaitu menggambarkan praktek keperawatan berdasarkan hasil observasi pada sebagaian besar sarana pelayanan keperawatan (Gillies 1989,h.125).

  1. b.    Tujuan

Secara umum standar praktek keperawatan ditetapkan untuk meningkatkan asuhan atau pelayanan keperawatan dengan cara memfokuskan kegiatan atau proses pada usaha pelayanan untuk memenuhi kriteria pelayanan yang diharapkan. Penyusunan standar praktek keperawatan berguna bagi perawat, rumah sakit/institusi, klien, profesi keperawatan dan tenaga kesehatan lain.

  1.  Perawat

Standar praktek keperawatan digunakan sebagi pedoman untuk membimbing perawat dalam penentuan tindakan keperawatan yang akan dilakukan teradap kien dan perlindungan dari kelalaian dalam melakukan tindakan keperawatan dengan membimbing perawat dalam melakukan tindakan keperawatan yang tepat dan benar.

  1.  Rumah sakit

Dengan menggunakan standar praktek keperawatan akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan keperawatan dapat menurun dengan singkat waktu perwatan di rumah sakit.

  1. Klien

Dengan perawatan yang tidak lama maka biaya yang ditanggung klien dan keluarga menjadi ringan.

  1. Profesi

Sebagai alat perencanaan untuk mencapai target dan sebagai ukuran untuk mengevaluasi penampilan, dimana standar sebagai alat pengontrolnya.

  1. Tenaga kesehatan lain

Untuk mengetahui batas kewenangan dengan profesi lain sehingga dapat saling menghormati dan bekerja sama secara baik.

  • Praktek keperawatan profesional mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

· Otonomi dalam pekerjaan

· Bertanggung jawab dan bertanggung gugat

· Pengambikan keputusan yang mandiri

· Kolaborasi dengan disiplin lain

· Pemberian pembelaan

· Memfasilitasi kepentingan pasien

c.      Klasifikasi

1.      Perawat dan Pelaksana Praktek Keperawatan

Perawat memegang peranan penting dalam menentukan dan melaksanakan standart praktek keperwatan untuk mencapai kemampuan yang sesuai dengan standart pendidikan Keperawatan. Perawat sebagai anggota profesi, setiap saat dapat mempertahankan sikap sesuai dengan standart profesi keperawatan.

2.      Nilai-nilai Pribadi dan Praktek Profesional

Adanya perkembangan dan perubahan yang terjadi pada ruang lingkup praktek keperawatan dan bidang teknologi medis akan mengakibatkan terjadinya peningkatan konflik antara nilai-nilai pribadi yang memiliki perawat dengan pelakasana praktek yang dilakukan sehari-hariselain itu pihak atasan membutuhkan bantuan dari perawat untuk melaksanakan tugas pelayanan keperawatan tertentu , dilain pihak perawat mempunyai hak untuk menerima atau menolak tugas tersebut sesuai dengan nilai-nilai pribadi mereka.

d.    Standar Praktek Keperawatan

Karena keperawatan telah meningkat kemandiriannya sebagai suatu profesi, sejumlah standar praktek keperawatan telah ditetapkan. standar untuk praktek sangat penting sebagai petunjuk yang obyektif untuk perawat memberikan perawatandan sebagai kriteria untuk melakukan evaluasi asuhan ketika standar telah didefinisikan secara jelas, klien dapat diyakinkan bahwa mereka mendapatkan asuhan keperawatan yang berkualitas tinggi, perawat mengetahui secara pasti apakah yang penting dalam pemberian askep dan staf administrasi dapat menentukan apakah asuhan yang diberikan memenuhi standar yang berlaku.

STANDAR CANADIAN NURSES ASSOCIATION untuk praktek keperawatan:

· Praktik keperawatan memerlukan model konsep keperawatan yang menjadi dasar praktek

· Ptraktek keperawatan memerlukan hubungan yang saling membantu untuk menjadi dasar interaksi antara klien-perawat

· Praktek keperawatan menuntut perawat untuk memenuhi tanggung jawab profesi

STANDAR PRAKTEK KEPERAWATAN KLINIK DARI ANA

Standar Perawatan    

Menguraikan tingkat asuhan keperawatan yang kompeten seperti yang diperlihatkan oleh proses keperawatan yang mencakup semua tindakan penting yang dilakukan oleh perawat dalam memberikan perawatan dan membentuk dasar pengambilan keputusan klinik:

1) Pengkajian: Perawat mengumpulkan data kesehatan pasien

2) Diagnosa: Perawat menganalisis data yang diperoleh melalui pengkajian untuk menentukan diagnosa

3) Identifikasi hasil: Perawat mengidentifikasi hasil yang diharapkan secara individual pada pasien

4) Perencanaan: Perawat membuat rencana perawatan yang memuat intervensi-intervensi untukuntuk mencapai hasil yang diharapkan

5) Implementasi: Perawat mengimplementasikan intervensi-intervensi yang telah diidentifikasi dalam rencana perawatan

6) Evaluasi: Perawat mengevaluasi kemajuan pasien terhadap pencapaian hasil

Standar Kinerja Profesional

1) Kualitas perawatan: perawat secara sistematis mengevaluasi kualitas dan keefektifan praktik keperawatan

2) Penilaian kinerja: Perawat mengevaluasi praktik keperawatan dirinya sendiri dalam hubungannya dengan standar-standar praktik profesional dan negan peraturan yang relevan

3) Pendidikan: Perawat mendapatkan dan mempertahnkan pengetahuan sekarang dalam praktik keperawatan

4) Kesejawatan: Perawat memberikan kontribusi pada perkembangan profesi dari teman sejawat, kolega dan yang lainnya

5) Etik: Keputusan dan tindakan perawat atas nama pasien ditentukan dengan cara etis

6) Kolaborasi: Perawat melakukan kolaborasi dengan pasien, kerabat lain, dan pemberi perawatan kesehatan dalam memberikan perawatan pada pasien

7) Riset: Perawat menggunakan temuan riset dalam praktik

8) Penggunaan sumber: Perawat mempertimbangkan faktor-faktor yang berhubungan dengan keamanan.

e.      Manfaat Standart Praktek Keperawatan

a)      Praktek Klinis

Memberikan serangkaian kondisi untuk mengevaluasi kualitas askep dan merupakan alat mengukur mutu penampilan kerja perawat guna memberikan feeedbeck untuk perbaikan.

b)      Administrasi Pelayanan Keperawatan

Memberikan informasi kepada administrator yang sangat penting dalam perencanaan pola staf, program pengembangan staf dan mengidentifikasi isi dari program orientasi.

c) Pendidikan Keperawatan

Membantu dalan merencanakan isi kurikulum dan mengevaluasi penampilan kerja mahasiswa.

c)      Riset Keperawatan

Hasil proses evaluasi merupakan penilitian yang pertemuannya dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas askep.

d)     Sistem Pelayanan Kesehatan

Implementasi standar dapat meningkatkan fungsi kerja tim kesehatan dalam mengembangkan mutu askep dan peran perawat dalam tim kesehatan sehingga terbina hubungan kerja yang baik dan memberikan kepuasan bagi anggota tim kesehatan.

f.      Fungsi utama organisasi profesi meliputi:

1.      Menentukan, mempertahankan dan meningkatkan standar

2.      Mempertahankan anggota untuk akuntabilitas dalam menggunakan standar

3.      Memdidik masyarakat untuk menghargai standar

4.      Melindungi masyarakat dari individu yang tidak memenuhi standar atau tidak ingin mengikuti standar

5.      Melindungi anggota profesi satu sama lainnya (phaneut dan Lang, lihat kozier,Erb,1990)

 

  1. g.     Penerapan standar praktek keperawatan

Dalam penerapan standar praktek keperawatan dapat digunakan pendekatan secara umum dan khusus. Pendekatan secara umum menurut Jernigan and Young,1983 h.10 adalah sebagai berikut :

· Standar struktur : berorientasi pada hubungan organisasi keperawatan ( semua level keperawatan ) dengan sarana/institusi rumah sakit. Standar ini terdiri dari : filosofi, tujuan, tata kerja organisasi, fasilitas dan kualifikasi perawat.

· Standar proses : berorientasi pada perawat, khususnya ; metode, prinsip dan strategi yang digunakan perawat dalam asuhan keperawatan. Standar proses berhubungan dengan semua kegiatan asuhan keperawatan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan.

· Standar hasil : berorientasi pada perubahan status kesehatan klien, berupa uraian kondisi klien yang dinginkan dan dapat dicapai sebagai hasil tindakan keperawatan.

Pendekatan lain (khusus) dalam menyusun standar praktek keperawatan sesuai dengan aspek yang diinginkan antara lain :

1. Aspek Asuhan keperawatan, dapat dipilih topik atau masalah keperawatan klien yang sering ditemukan, misalnya standar asuhan keperawatan klien anteatal, intranatal dan postnatal.

2. Aspek pendidikan dapat dipilih paket penyuluhan/pendidikan kesehatan yang paling dibutuhkan, misalnya penyuluhan tentang perawatan payudara.

3. Aspek kelompok klien, topik dapat dipilih berdasarkan kategori umur, masalah kesehatan tertentu misalnya; kelompok menopouse.

Dalam penerapan standar prktek keperawatan dapt dimodifikasi keduanya dalam pelayanan asuhan keperawatan. Contoh : pelaksanaan standar asuhan keperawatan pada klien postnatal, perawat dapat mengunakan standar proses (metode, prinsip dan strategi dalam melaksanakan asuhan keperawatan.

h.    Metode dan Implementasi Standar Praktek Keperawatan

Metode yang digunakan untuk menyusun standar keperawatan, yaitu:

1) Proses Normatif: Standar dirumuskan berdasarkan pendapat ahli profesional dan pola praktek k     linis perawat di dalam suatu badan/institusi tertentu.

2) Proses Empiris: Standar dirumuskan berdasarkan hasil penilitian dan praktek keperawatan yang dapat dipertanggung jawabkan.

  1. i.    Aspek hukum standar praktek keperawatan

Dengan diberlakukannya standar praktek keperawatan, maka institusi memberikan kesempatan pada klien untuk mengontrol asuhan keperawatan yang diberikan perawat pada klien. Apabila klien tidak mendapat pelayanan yang memuaskan atau klien dirugikan karena kelalaian perawat maka klien dan keluarga mempunyai hak untuk bertanya dan menuntut.

Dinegara maju dimana standar ini telah diberlakukan maka kekuatatan hukumnya sangat kuat. Apabila perawat melakukan kelalaian karena tindakan yang menyimpang dari standar maka perawat dianggap melanggar hukum dan harus dituntut pertanggung jawabannya. Oleh karena itu setiap perawat harus betul-betul memahami standar praktek keperawatan agar dapat memberikan pelayanan yang bermutu pada klien.

Sebagai contoh, Jensen dan Bobak mengemukakan hukum of Torts yang memuat tentang kegiatan yang dikehendaki dari perawat : mencegah penyakit mata pada bayi baru lahir, mendokumentasikan penyakit akibat hubungan seksual.

Pada pasal 53 ayat 2 dan 4 Undang-undang kesehatan Nomer 23 tahun 1992, dinyatakan bahwa “tenaga kesehatan termasuk perawat dalam melakukan tugasnya berkewajiban mematuhi standar profesi dan menghormati hak klien”. Dari uraian tersebut jelaslahbahwa standar profesi keperawatan mempunyai dasar hukum dan barang siapa yang melanggar akan menerima sangsi atau hukuman.

Dimensi praktek profesional adalah adanya sistem etik. Etik adalah standar untuk menentukan benar atau salah dan untuk pengambilan keputusan tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh dan terhadap manusia. (Wijayarini M.A,1996,h.13) .

j.       Hubungan Standar dan Legislasi

Legislasi diperlukan untuk menopang, melaksanakan, membina dan memberi pemantauan Standar Praktek Keperawatan untuk melindungi pasien dan perawat.

k.    UU Praktek Keperawatan

Ø  UU No.23 tahun 1992 tentang kesehatan

      Kesehatan adalah keadaan sejahtera&badan,jiwa,dan social yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara social ekonomis

      Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara&meningkatakan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah&atau masyarakat

Ø  PP No.23 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan         (pp) No : 32 tahun 1996 pada bab 1,pasal 1,ayat 1,

      Tenaga kesehatan adalah setiap orang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan & atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Ø  UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

o   Hak konsumen

      Upaya akreditasi RS untuk meningkatkan mutu layanan

      Second opinion

      Informed concent: penjelasan

      Majelis kode etik kedokteran : melindungi dari mal praktek

      Pencantum hak penderita: tidak diskriminatif, jujur dan nyaman

Ø  UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

o   Kewajiban konsumen

      Kepatuhan penderita akan prosedur

      Kepatuhan tariff

 

 

 

2.               Standar pendidikan keperawatan

 

Pendidikan keperawatan tahap demi tahap mengalami peningkatan baik jenjang maupun mutu pendidikan. Pendidikan perawat dahulu merupakan pendidikan dasar dan menengah, kini telah ditingkatkan pada jenjang pendidikan tinggi. Tiga jenjang utama pendidikan keperawatan di Indonesia saat ini adalah sekolah perawat kesehatan, akademi atau ahli medya keperawatan dengan D3 keperawatan dan program studi keperawatan S1.

Pendidikan keperawatan yang paling banyak di Indonesia adalah sekolah perawat kesehatan yaitu 225 institusi (tahun 1990/1991). SPK tadinya bernama SPR (sekolah pengatur rawat)yang mulai dirintis tahun 1960. Pada tahun yang sama mulai di dirikan akademi keperawatan yang menawarkan program diploma tiga keperawatan.

Ada beberapa hal umum yang dihadapi oleh semua pendidikan keperawatan,hal ini antara lain disebabkan oleh berbagai perubahan social yang sama.

  1. Jumlah peserta pendaftaran institusi pendidikan dari tahun ke tahun semakin meningkat yang menyebabkan seleksi penerimaan siswa/mahasiswa keperawatan cukup ketat dan rata-rata program tidak dapat menampung semua calon pendaftar.
  2. Kesempatan untuk melanjutkan pendidikan semakin luas.
  3. Keterbatasan tenaga pengajar dan fasilitas klinik yang memenuhi persyaratan.
  4. Siswa/mahasiswa keperawatan semakin dilibatkan dalam pengembangan kurikulum, membuat kebijakan dan evaluasi program.
  5. Semua siswa keperawatan perlu melakukan praktik klinik di lapangan.
  6. Semua orang setuju bahwa standar untuk menilai program pendidikan keperawatan harus mempunyai criteria dasar yang sama seperti administrasi institusi, fasilitas dan sumber.

 

a.Sekolah perawat kesehatan(SPK)

SPK merupakan institusi yang telah menyumbang tenaga keperawatan dalam jumlah paling besar. Tahun 1960 mulai dikembangkan sekolah perawat kesehatan (SPR) dengan latar belakang pendidikan SMP yang sekarang bernama SPK.(Jahmono,1993).

Tujuan pendidikan SPK adalah meluluskan perawat kesehatan yang mampu sebagai pelaksana maupun pengelola keperawatan.

  1. b.      Program Diploma Tiga Keperawatan

Program ini pertama kali dilaksanakan pada tahun 1960-an yaitu dengan berdirinya Akper Bandung. Persyaratan  peserta adalah lulusan SLTA atau SPR/SPK yang sudah bekerja.

kurikulum D3 disusun oleh Departemen Pedidikan dan kebudayaan. Kurikulum yang dikembangkan dengan community oriented nursing Education atau pendidikan keperawatan yang berorientasi kepada masyarakat.

Tujuan D3 adalah menghasilkan tenaga perawat professional pemula yang mendapat sebutan ahli madya keperawatan yang diharapkan mampu sebagai pelaksana,pengelola,pendidik dan partisipasi aktif dalam penelitian ilmiah.

  1. Program sarjan keperawatan

Penyelenggaraan program sarjana keperawatan merupakan perwujudan dari peraturan pemerintah No. 27/1991, SK Mendikbud No. 0211/V/1982 dan 0212/U/1982 serta Direktorat pendidikan tinggi No. 048/DJ/Kep/1982, yang menyatakan tentang pendidikan tinggi.

Tujuan program ini adalah menghasilkan sarjana keperawatan sebagai perawat professional yang mampu sebagai pelaksana, pengelola, pendidik dan peneliti keperawatan.

Untuk melanjutkan pendidikan para lulusan program dapat melanjutkan pendidikan pada program Strata Dua dalam negri atau Program Master di luar negri.

  1. d.      Program Master dan Doktor keperawatan

Untuk program master keperawatan sudah diselenggarakan misalnya di Philipina dan Malaysia. Sedang untuk program doctor keperawatan sebagian besar diselenggarakan oleh Negara maju seperti Amerika Serikat, Australia, Kanada dan beberapa Negara di Eropa.

Pendidikan tingkat master dimulai pada akhir abad 19 di Jerman. Program master keperawatan di Amerika Serikat pertama kali diselenggarakan oleh The Catholic University di Washington DC pada tahun 1932.

  1. e.       Pendidikan keperawatan berkelanjutan(CNE)

Pada dasarnya pendidikan berkelanjut harus selalu dilaksanakan oleh tenaga professional dari bidang apapun karena mereka mempunyai akuntabilitas terhadap masyarakat untuk memberikan pelayanan yang aman.

Bagi para perawat, CNE diperlukan untuk mempertahankan atau agar dapat menyesuaikan dengan perubahan peran dan fungsi keperawatan, mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru, dan memodifikasi perilaku dan pemahaman (Kelly, 1987).

 

  • Pendidikan keperawatan di indonesia mengacu kepada UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem  Pendidikan Nasional. Jenis pendidikan keperawatan di Indonesia mencakup:

1.      Pendidikan Vokasional; yaitu jenis pendidikan diploma sesuai dengan jenjangnya untuk memiliki keahlian ilmu terapan keperawatan yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia.

2.      Pendidikan Akademik; yaitu pendidikan tinggi program sarjana dan pasca sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu

3.   Pendidikan Profesi; yaitu pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.

4.   Sedangkan jenjang pendidikan keperawatan mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis dan doktor.

Sesuai dengan amanah UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003 tersebut Organisasi Profesi yaitu Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dan Asosiasi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI), bersama dukungan dari Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), telah menyusun dan memperbaharui kelengkapan sebagai suatu profesi. 

Perkembangan pendidikan keperawatan sungguh sangat panjang dengan berbagai dinamika perkembangan pendidikan di Indonesia, tetapi sejak tahun 1983 saat deklarasi dan kongres Nasional pendidikan keperawatan indonesia yang dikawal oleh PPNI dan diikuti oleh seluruh komponen keperawatan indonesia, serta dukungan penuh dari pemerintah kemendiknas dan kemkes saat itu serta difasilitasi oleh Konsorsium Pendidikan Ilmu kesehatan saat itu, sepakat bahwa pendidikan keperawatan Indonesia adalah pendidikan profesi dan oleh karena itu harus berada pada pendidikan jenjang Tinggi.dan sejak itu pulalah mulai dikaji dan dirangcang suatu bentuk pendidikan keperawatan Indonesia yang pertama yaitu di Universitas Indonesia yang program pertamannya dibuka tahun 1985.

Sejak 2008 PPNI, AIPNI dan dukungan serta bekerjasama dengan Kemendiknas melalui project Health Profession Educational Quality (HPEQ), menperbaharui dan menyusun kembali Standar Kompetensi Perawat Indonesia, Naskah Akademik Pendidikan Keperawatan Indonesia, Standar Pendidikan Ners, standar borang akreditasi pendidikan ners Indonesia. dan semua standar tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor.8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan sat ini sudah diselesaikan menjadi dokumen negara yang berkaitan dengan arah dan kebijakan tentang pendidikan keperawatan Indonesia.

Standar-standar yang dimaksud diatas juga mengacu pada perkembangan keilmuan keperawatan, perkembangan dunia kerja yang selalu berubah, dibawah ini sekilas saya sampaikan beberapa hal yang tertulis dalam dokumen Naskah Akademik Pendidikan Keperawatan, yang berkaitan dengan Jenis, jenjang, Gelar akademik dan Level KKNI;

 

 

  • Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan

 

  • Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat 3

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

 

  • o Pasal 1 Ayat 4

Sarana Kesehatan adalah tempat yang dipergunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.

 

Keputusan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor:

1239/MENKES/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktek Perawat (sebagai revisi dari SK No. 647/MENKES/SK/IV/2000)

 

  •  Ketentuan Umum Pasal 1 :

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

  1.   Perawat adalah orang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2.  Surat Izin Perawat selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan di seluruh Indonesia (garis bawah saya).
    1. Surat Ijin Kerja selanjutnya disebut SIK adalah bukti tertulis untuk menjalankan pekerjaan keperawatan di seluruh wilayah Indonesia (garis bawah saya).
    2. ketentuan Pidana yang diatur dalam Pasal 359, 360, 351, 338 bahkan bisa juga dikenakan pasal 340 KUHP. Salah satu contohnya adalah pelanggaran yang menyangkut Pasal 32 Ayat (4) Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. Dalam ketentuan tersebut diatur mengenai pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Pelanggaran atas pasal tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1a) Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan :

“barang siapa yang tanpa keahlian dan kewenagan dengan sengaja : melakukan pengobatan dan atau peraywatan sebagaimana dimaksud pasal 32 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

           

  • o perorangan/berkelompok (garis bawah saya).

Standar Profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik

  • Perizinan, Pasal 8 :
  1. Perawat dapat melaksanakan praktek keperawatan pada sarana pelayanan kesehatan, praktek perorangan/atau berkelompok.
  2. Perawat yang melaksanakan praktek keperawatan pada sarana pelayanan kesehatan harus memiliki SIK (garis bawah saya).
  3.  Perawat yang melakukan praktek perorangan/berkelompok harus memiliki SIPP (garis bawah saya).

 

  • Pasal 9 Ayat 1

SIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat 2 diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setempat.

  • Pasal 10

SIK hanya berlaku pada 1 (satu) sarana pelayanan kesehatan.

  • Pasal 12

1.SIPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.

2.  Surat Ijin Praktek Perawat selanjutnya disebut SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan perawat untuk menjalankan praktek perawat

3. SIPP hanya diberikan kepada perawat yang memiliki pendidikan ahli madya keperawatan atau memiliki pendidikan keperawatan dengan kompetensi yang lebih tinggi.

  • Pasal 13

Rekomendasi untuk mendapatkan SIK dan/atau SIPP dilakukan melalui penilaian kemampuan keilmuan dan keterampilan bidang keperawatan, kepatuhan terhadap kode etik profesi serta kesanggupan melakukan praktek keperawatan.

 

  • Pasal 15

Perawat dalam melaksanakan praktek keperawatan berwenang untuk :

a. melaksanakan asuhan keperawatan meliputi pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan, melaksanakan tindakan keperawatan dan evaluasi keperawatan.

b. Tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud pada butir a meliputi : intervensi keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan dan konseling kesehatan.

c. Dalam melaksanakan asuhan keperawatan sebagaimana dmaksud huruf a dan b harus sesuai dengan standar asuhan keperawatan yang ditetapkan organisasi profesi.
d. Pelayanan tindakan medik hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari dokter (garis bawah saya).

ü  Pengecualian pasal 15 adalah pasal 20;
(1). Dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa pasien/perorangan, perawat berwenang untuk melakukan pelayanan kesehatan diluar kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
(2). Pelayanan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) ditujukan untuk penyelamatan jiwa.

 

  • Pasal 21

(1).Perawat yang menjalankan praktek perorangan harus mencantumkan SIPP di ruang prakteknya. (garis bawah saya).

(2).Perawat yang menjalankan praktek perorangan tidak diperbolehkan memasang papan praktek (garis bawah saya).

  • Pasal 31

(1)      .Perawat yang telah mendapatkan SIK aatau SIPP dilarang :

a. menjalankan praktek selain ketentuan yang tercantum dalam izin tersebut.
b. melakukan perbuatan bertentangan dengan standar profesi.

(2). Bagi perawat yang memberikan pertolongan dalam keadaan darurat atau menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada tenaga kesehatan lain, dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) butir a.

Di dalam praktek apabila terjadi pelanggaraan praktek keperawatan, aparat penegak hukum lebih cenderung mempergunakan Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan dan ketentuan

3. Standar pelayanan kesehatan dirumah sakit

Konsep Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 228/Menkes/SK/III/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah sakit, maka :

A. SECARA UMUM

1. Standar Pelayanan

Adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimum yang bdiberikan oleh Badan Layanan Umum kepada masyarakat.

2. Rumah Sakit

Adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan meIiputi pelayanan promotif, preventif, kurative dan rehabilitatif yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

 B. DEFINISI OPERASIONAL

  1. 1.      Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat.
  2. 2.      Mutu Pelayanan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesui dengan tingkat kepuasaan rata-rata penduduk, serta dipihak lain tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.
  3. 3.      Dimensi Mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, efektivitas, efisiensi, keselamatan dan keamanan kenyamanan, kesinambungan pelayanan kompetensi teknis dan hubungan antar manusia berdasarkan standa WHO.
  4. 4.      Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
  5. 5.      Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolak ukur prestasi kuantitatif / kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahane terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
  6. 6.      Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.
  7. 7.      Definisi operasional: dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dari indikator .
  8. 8.      Frekuensi pengumpulan data adalah frekuensi pengambilan data dari sumber data untuk tiap indikator.
  9. 9.      Periode analisis adalah rentang waktu pelaksanaan kajian terhadap indikator kinerja yang dikumpulkan.
  10. 10.  Pembilang (numerator) adalah besaran sebagai nilai pembilang dalam rumus indikator kinerja.
  11. 11.  Penyebut (denominator) adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam rumus indikator kinerja.
  12. 12.  Standar adalah ukuran pencapaian mutu/kinerja yang diharapkan bisa dicapai.
  13. 13.  Sumber data adalah sumber bahan nyata/keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan.

 C. PRINSIP PENYUSUPAN DAN PENETAPAN SPM

Di dalam menyusun SPM telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Konsensus, berdasarkan kesepakatan bersama berbagai komponen atau sektor terkait dari unsur-unsur kesehatan dan departemen terkait yang secara rinci terlampir dalam daftar tim penyusun,
  2. Sederhana, SPM disusun dengan kalimat yang mudah dimengerti dan dipahami,
  3. Nyata, SPM disusun dengan memperhatikan dimensi ruang, waktu dan persyaratan atau prosedur teknis,
  4. Terukur, seluruh indikator dan standar di dalam SPM dapat diukur baik kualitatif ataupun kuantitatif,
  5. Terbuka, SPM dapat diakses oleh seluruh warga atau lapisan masyarakat,
  6. Terjangkau, SPM dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya dan dana yang tersedia,
  7. Akuntabel, SPM dapat dipertanggung gugatkan kepada publik,
  8. Bertahap, SPM mengikuti perkembangan kebutuhan dan kemampun keuangan, kelembagaan dan personil dalam pencapaian SPM.

 D. LANDASAN HUKUM

  1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992, tentang Kesehatan,
  2. Undang-Undang Nomor l7 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
  1. Undang-Undang Nomor I tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
  2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,,
  3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang program Pembangunan Nasional tahun 2000 – 2005,
  4. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenanga Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom,
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggara Pemerintah Daerah,
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2003 tentang pedoman organisasi perangkat daerah (Lembaran Negara tahun 2001No. 14, tambahan lembaran negara No. 42621),
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah,
  8. Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara RI sebagaimana telah beberapa kali diiubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2005 ,
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal,
  12. Keputusan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik,
  13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 61 / Menkes/ SK /l/2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Propinsi, Kabupaten/ Kota dan Rumah Sakit ,
  14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228 / MenKes/SK/ III/ 2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minirnal Rumah Sakit Yang Wajib Dilaksanakan Daerah ,
  15. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1575/ Menkes/ SK / II /2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan,
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis tentang penyusunan dan penetapan Standar Pelayanan Minimal.

 E. STANDAR PELAYANAN MINIMAL  

RUMAH SAKIT

   Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dalam pedoman ini meliputi jenis-jenis pelayanan indikator dan standar pencapaiain kinerja pelayanan rumah sakit.

1.   Jenis – jenis pelayanan rumah sakit:

Jenis – jenis pelayanan rumah sakit yang minimal wajib disediakan oleh rumah sakit meliputi:

1.         Pelayanan gawat darurat,

2.         Pelayanan rawat jalan,

3.         Pelayanan rawat inap,

4.         Pelayanan bedah ,

5.         Pelayanan persalinan dan perinatologi ,

6.         Pelayanan intensif,

7.         Pelayanan radiologi,

8.         Pelayanan laboratorium patologi klinik,

9.         Pelayanan rehabilitasi medik,

10.      Pelayanan farmasi,

11.     Pelayanan gizi,

12.     Pelayanan,

13.     Pelayanan keluarga miskin,

14.     Pelayanan rekam medis,

15.     Pengelolaan limbah,

16.     Pelayanan administrasi manajemen

17.      Pelayanan ambulans/kereta jenazah,

18.     pelayanan pemulasaraan jenazah,

19.     Pelayanan laundry,

20.     Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit,

21.     Pencegah Pengendalian Infeksi.

 F. PERAN PUSAT, PROVINSI, DAN KABUPATENIKOTA

Peran Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit adalah sebagai berikut :

1.         Pengorganisasian:

1.   Gubernur/Bupati/Walikota bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan rumah sakit sesuai Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Provinsi/Kabupaten/Kota,

2.   Penyelenggaraan pelayanan rumah sakit sesuai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam butir a secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota,

3.Pelaksanaan dan Pembinaan

      1. Rumah Sakit wajib menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang disusun dan disahkan oleh Kepala Daerah,
      2. Pemerintah Daerah wajib menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal,
      3. Pemerintah dan Pemerintah Provinsi memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal dan mekanisme kerjasama antar daerah kabupaten/kota,
      4. Fasilitasi dimaksud butir a dalam bentuk pemberian standar teknis,pedoman, bimbingan teknis, pelatihan, meliputi:

1)      Perhitungan kebutuhan Pelayanan rumah sakit sesuai Standar Pelayanan Minimal,

2)      Penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM ,

3)      Penilaian pengukuran kinerja,

4)      Penyusunan laporan kinerja dalam menyelenggarakan pemenuhan standar pelayanan minmal rumah sakit

1.      Pengawasan

    1. Gubernur/Bupati/walikota melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal rumahsakit di daerah masing-masing,
    2. Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan rumahsakit sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

 

 

 

PENUTUP

 

Kesimpulan

Standar adalah suatu pernyataan diskriptif yang menguraikan penampilan kerja yang dapat diukur melalui kualitas struktur, proses dan hasil (Gillies, 1989,h.121).

Standar praktek keperawatan adalah suatu pernyataan yang menguraikan suatu kualitas yang diinginkan terhadap pelayanan keperawatan yang diberikan untuk klien ( Gillies, 1989h. 121). Fokus utama standar praktek keperawatan adalah klien. Digunakan untuk mengetahui proses dan hasil pelayanan keperawatan yang diberikan dalam upaya mencapai pelayanan keperawatan. Melalui standar praktek dapat diketahui apakah intervensi atan tindakan keperawatan itu yang telah diberi sesuai dengan yang direncanakan dan apakah klien dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Pendidikan keperawatan tahap demi tahap mengalami peningkatan baik jenjang maupun mutu pendidikan. Pendidikan perawat dahulu merupakan pendidikan dasar dan menengah, kini telah ditingkatkan pada jenjang pendidikan tinggi.

Standar pelayanan keperawatan adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Ali, Zainidin, H. 2001.Dasar-dasar Keperawatan Profesional.jakarta: Widya Medika
Doenges, Marilyn e.1998.Penerapan Proses Keperawatan da

 Diagnosa Keperawatan: Alih bahasa, I Made Kariasa: editor, Setiawan.Jakarta: EGC
Ismani, Nila, HJ.2001.Etika Keperawatan.Jakarta:Widya Medika

Adiwidya Suparman, pembinaan kerier dan pendayagunaan tenaga kesehatan perawatan di jawa barat; makalah seminar Aspek Hukum Keperawatan,Bandung,1988

Sumber buku pustaka Praktik Keperawatan Profesional konsep dasar & hukum (Robert priharjo)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s